Itulah penggalan kata-kata yang sering saya ucapkan kepada kawan dan orang yang bertanya, “Mengapa Indonesia jadi seperti ini? Mengapa Magelang jadi seperti itu? dan mengapa Cilacap jadinya seperti yang sedang berlangsung?”. Ini memang tak lepas dari berbagai situasi yang sudah dan terus berlangsung di negri ini berkaitan dengan sumber daya alam yang melimpah di negri yang digambarkan sebagai negri makmur yang jadi impian banyak penduduk bumi ini.

Peribahasa itu dengan tepat menggambarkan situasi negri yang melimpah dengan sumber daya alam ini — dimana secara kontras terlihat jika diperbandingkan dengan kondisi kemiskinan masyarakatnya. Sungguh sebuah ironi, tetapi ini sungguh-sungguh terjadi..!?

Dan yang lebih memprihatinkan dan memiriskan hati lagi adalah realita bahwa hal demikian, yang dulu hanya berlangsung dalam level tinggi (pemerintah pusat) namun dalam skala yang lebih sempit. Ironisnya sekarang justru terjadi di level yang lebih rendah dengan skala yang lebih luas. Hal ini terjadi di tataran propinsi, kabupaten dan bahkan desa. Eksploitasi sumber daya alam dengan pengabaian terhadap hak-hak umum dan keseimbangan alam serta lingkungan.

Rasanya tak perlu lagi saya menyampaikan berbagai data dan informasi serta analisis soal dampak lingkungan, ekonomi dan sosial yang timbul akibat praktek-praktek semacam itu. Urjensinya disini adalah, bagaimana kita menyadarkan segera masyarakat dan pemangku kebijakan lokal (pemda, pemdes) dan stakeholder pembangunan lainnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan lebih baik.

Dan di era demokratisasi dan otonomi daerah ini, hal yang demikian tidak lagi hanya bisa dipasrahkan pada pemerintah pusat dan daerah semata. Karena terbukti, gubernur dan bupati sudah tidak selalu menurut dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat–yang pada kenyataannya juga belum sepenuhnya bisa dianggap sebagai kebijakan yang bertanggung jawab. Ini memang bagian dari dampak ketidakefektifan demokrasi yang berjalan di negri ini.

Kesimpulannya, dibutuhkan dua pendekatan sekaligus yaitu advokasi kebijakan yang mendukung dan juga pemberdayaan (co-powerment bukan lagi empowerment) bagi pemerintah daerah, pemerintahan desa dan juga unsur masyarakat sipil lainnya, termasuk masyarakat itu sendiri. Atau dengan kata lain, dibutuhkan pendekatan kekuatan keras (hard power) dan kekuatan lunak (soft power). Apakah ini pekerjaan mudah? tentu saja tidak ada yang mengatakan demikian. Namun, dengan kesadaran tersebut, maka selayaknyalah jika semua pihak harus peduli, mengingat demikian besarnya tantangan tersebut.

Sebagai inspirasi kita bisa mencontoh dua negara yang tengah menjadi motor Asia, yaitu China dan India. Jika China menekankan pada penggunaan hard power, sebaliknya India justru lebih dominan menggunakan soft power. Dan kita juga bisa melihat hasilnya, dan yang lebih penting adalah belajar dari keduanya. Demokrasi India yang sangat menghargai hak individu dan ketegasan China dalam mengedepankan kepentingan kolektif.

Mestinya Indonesia bisa mengadopsi dan menggabungkan keduanya, seperti pengalaman para pendahulu kita yang mampu menggubah wayang yang notabene berasal dari India dan disisi lain memiliki budaya dagang yang ditularkan oleh China.

Kita adalah bangsa Indonesia, kita bukan India dan juga bukan China. Jatidiri inilah yang harus kita temukan kembali setelah sekian lama terjubur dalam hiruk-pikuk pembangunan orde baru dan euforia demokrasi era reformasi.

Iklan