Minggu-minggu terakhir ini nama Sri Mulyani selalu menempati rating tinggi di media cetak maupun elektronik Nasional. Bahkan sebuah situs jejaring sosial (twitter) sempat mencatat topik tertinggi tentang Sri Mulyani – dan mundurnya dari Menkeu RI untuk menerima pinangan sebagai Managing Director Bank Dunia yang dikomandani oleh Robert Zoellich tersebut.

Di dalam negri nama Sri Mulyani mulai berkibar ketika bergabung dengan pemerintahan SBY pada KIB Jilid I dengan menduduki berbagai pos penting dalam perekonomian dan khususnya keuangan. Program reformasi birokrasi di departemen keuangan merupakan salah satu poin yang melambungkan namanya bahkan di dunia internasional – meski di dalam negri hanya sedikit orang yang mengapresiasi. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu tokoh wanita paling berpengaruh di Asia bahkan dunia oleh beberapa media dan lembaga asing.

Reformasi birokrasi memang tepat ketika dimulai dari sektor keuangan karena praktis sektor inilah yang menjadi sumber pendukung berjalannya berbagai aktivitas pemerintahan. Sehingga tidak salah jika reformasi birokrasi dimulai dari titik ini. Dan ditengari selama ini kebocoran keuangan negara dimulai dari hulunya yaitu Departemen Keuangan tersebut.

Prestasi lainnya yang dianggap mencorong adalah kemampuan Sri Mulyani membawa perekonomian Indonesia melewati kibasan krisis global yang bersumber dari krisis keuangan di Amerika akhir tahun 2008 lalu. Yaitu pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri Keuangan pada KIB I dan sekaligus menjabat sebagai ketua KSSK (Komite Stabilisasi Sektor Keuangan). Namun, justru prestasi ini pulalah yang membuahkan kasus yang menyeretnya kedalam situasi pertarungan politik di DPR melalui hak angket Pansus Century dan berujung pada proses hukum melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Masyarakat awam dan beberapa kalangan menganggap Sri Mulyani bersama Budiono (mantan Gubernur BI) yang sekarang menjabat Wapres sebagai perampok negara yang telah menghilangkan uang sebanyak 6,7 trilyun rupiah. Sebuah jumlah yang fantastis untuk ukuran orang pada umumnya – bahkan bagi keuangan negara sekalipun – meski sampai saat ini belum ada status hukum soal tindakan terkait uang tersebut. Tetapi masyarakat terlanjur dicekoki oleh pansus DPR dan para politisi serta dibombardir dengan berita-berita yang bombastis melalui media. Dan pada akhirnya Sri Mulyani (bersama Budiono) telah diadili oleh pers (trial by press) dan publik – tanpa bisa melakukan pembelaan sedikitpun.

Sebagai manusia normal tentu saja SM mengalami tekanan mental dan psikologis yang luar biasa semenjak bergulirnya kasus tersebut. Masih ditambah lagi dengan berbagai aksi demo mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang selalu menyudutkan dirinya dan menuntutnya untuk mundur dari jabatannya sebagai menkeu. Dan tawaran dari Bank Dunia (yang konon khabarnya sudah sejak setahun lalu) pada akhirnya melunturkan semangatnya untuk terus mengawal proses reformasi birokrasi di Indonesia melalui sektor keuangan – terlebih Presiden sendiri menyetujui pengunduran dirinya – sehingga lengkaplah sudah alasan untuk mengambil jabatan barunya yang berarti akan memberinya kekuasaan atas 70-an negara yang berada di bawah Bank Dunia.

Dalam konteks ke-Indonesia-an hal ini bisa disebut sebagai kekalahan agen perubahan, tetapi dalam konteks yang lebih besar hal ini akan membuka kesempatan untuk melakukan perubahan pada tataran yang lebih tinggi – khususnya dalam sektor keuangan – di level dunia. Sebuah langkah maju dari sudut profesionalisme dan isu perubahan. Hal ini juga bisa diartikan sebagai perubahan strategi.

Jika dahulu diharapkan – oleh sebagian masyarakat global – bahwa reformasi birokrasi akan membuat Indonesia lebih maju dan kuat sehingga akan lebih mempunyai posisi tawar yang menentukan dalam tataran global sebagai sebuah negara besar – maka dengan gagalnya langkah-langkah strategis secara internal tersebut justru membuka peluang baru bagi Indonesia untuk lebih berperan secara global dengan menempatkan wakilnya sebagai salah satu penentu kebijakan di lembaga keuangan global tersebut.

Ini jika kita menggunakan kaca mata geopolitik dan perubahan arah pembangunan ekonomi dunia di abad 21 ini. Hal ini juga sejalan dengan niat Bank Dunia untuk melakukan reformasi di tubuh lembaga keuangan dunia tersebut – yang selama ini kerap dituding sebagai alat negara maju saja. Namun, jika dilihat dari kaca mata politik lokal di Indonesia maka orang akan menganggap hal ini sebagai kekalahan agen perubahan (agen of change) melawan para birokrat korup, politisi kotor dan konglomerat hitam yang ingin mempertahankan status quo di negri ini melalui perangkat organisasi dan lembaga politik serta konstitusi dan hukum yang ditafsirkan secara sepihak.

Memang, dengan posisi barunya sebagai Managing Director World Bank Sri Mulyani tentu tidak bisa lepas dari tantangan dan hambatan politik (bahkan mungkin lebih besar) dalam pekerjaannya. Namun, SM memiliki modal kuat untuk menghadapi situasi geopolitik yang mengedepankan rasionalitas dengan bekal keilmuan dan kredibilitas yang dimilikinya. Hal yang bisa jadi lebih mudah – bagi seorang akademisi dan praktisi cerdas seperti beliau – jika dibandingkan menghadapi Pansus Bank Century di Indonesia lengkap dengan berbagai tekanan politis, psikologis dan emosionalnya.

Akhirnya saya pribadi berharap bahwa sang agen perubahan tersebut akan menemukan tempat dan tantangan yang tepat sesuai dengan potensi dan kompetensinya dan pada akhirnya akan berkontribusi terhadap perubahan dunia kearah kesejahteraan yang lebih baik. Dan orang Indonesia akan semakin terbuka matanya terhadap potensi-potensi internal yang ada serta bisa memberdayakannya untuk kemakmuran bangsa ini. Dan semoga saja Presiden segera menemukan orang yang ”tidak terlalu pintar” untuk mengisi pos yang ditinggalkan Sri Mulyani. Karena Indonesia saat ini memang bukan tempat yang tepat bagi orang yang terlalu pintar dan berpikiran terlalu maju.

Iklan