Akhir-akhir ini kita disuguhi berbagai pernyataan dan lontaran pendapat bahkan kecaman terhadap berbagai hal yang terjadi dalam pentas politik dan pemerintahan di negri ini serta di beberpa daerah di Indonesia. Dan tentu saja yang paling mendapatkan sorotan adalah Menteri Dalam Negri (Mendagri) KIB II yaitu Bapak Gamawan Fauzi serta beberapa “artis controversial” yang tengah mengikuti proses seleksi untuk mengikuti pilkada (pemilihan kepala daerah). Dan yang paling fenomenal tentu saja adalah pilkada Pacitan dengan hadirnya Jupe dan Sidoarjo dengan Maria Eva-nya.

Dalam beberapa kesempatan wawancara di televisi, Gamawan Fauzi dianggap sedang berusaha menjadi polisi moral dengan mengangkat perlunya standar moral untuk dimasukkan sebagai aturan seleksi calon pemimpin daerah. Dan sudah bisa diduga, Mendagri yang mantan Gubernur inipun menjadi bulan-bulanan para politisi dan juga sorotan pers serta media.

Yang paling menarik menurut saya adalah, pernyataan para poltisi yang menganggap bahwa moral adalah sesuatu yang sulit diukur – atau ada pernyataan lain yang menganggap bahwa hal itu akan mengebiri hak-hak politik individu. Tentu saja saya tidak mau terlibat dalam polemik tersebut, hanya saja saya tergelitik oleh sebuah buku lama yang pernah saya baca. Buku ini ditulis oleh Sheila Murray Bethel dengan judul Making a Difference. Buku ini diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul Mengubah Keadaan (Dua Belas Sifat Yang Menjadikan Anda Seorang Pemimpin Ulung) pada tahun 1994 oleh Binarupa Aksara.

Ya, buku tersebut memang mengupas tentang sifat kepemimpinan yang akan membawa perubahan. Dan yang menarik minat saya saat ini adalah pernyataan tentang salah satu sifat kepemimpinan ketiga yaitu: Seorang Pemimpin Mempunyai Etika Tinggi. Lantas apa hubungannya dengan Jupe atau Gamawan Fauzi? Atau soal standar moral yang diperdebatkan itu? Berikut saya kutipkan definisi keduanya, masih dari buku yang sama.

Moral: Filosofi pribadi didasarkan atas kemampuan memilih yang benar dari yang salah. Keyakinan kita tentang benar dan salah mempengaruhi pemikiran dan membentuk ciri karakter kita. Moral merupakan sebuah filosofi.

Etika: tolok ukur yang tinggi dari kejujuran dan kebenaran transaksi didasarkan atas moral kita. Etika merupakan serangkaian prinsip dasar yang diterapkan dalam hidup dan usaha. Bagaimana kita bertindak dan apa yang kita lakukan, metode berfungsinya, dan bagaimana cara menerapkan moral ke dalam perilaku etika kita. Etika merupakan penerapan.

Semakin kuat perilaku etika kita, kita akan menjadi pemimpin yang semakin baik dalam memimpin. Entah memimpin daerah, kabinet, organisasi, bisnis dan lain sebagainya. Ini adalah argumentasi idealnya. Lantas untuk menjawab pertanyaan cara mengukur moralitas, jawabannya jelas. Yang bisa diukur adalah implementasi dari nilai moral tersebut, yaitu etika. Artinya kita bisa saja mengukur dengan skala etika ketika akan melakukan seleksi calon pemimpin. Apakah ini berarti sebuah bentuk pengebirian terhadap hak poltik individu? Itu bukan soal yang perlu dijawab dalam konteks ini.

Ini adalah soal kepemimpinan, dan jika kita ingin memimpin kita perlu etika yang kuat berdasarkan dua alasan: pertama, untuk memandu diri kita sendiri dan kedua, memberikan contoh bagi yang lain. Dalam situasi ini saya jadi teringat Bill Clinton yang pernah menghadapi impeachment akibat skandal dengan Monica Lewinsky yang menggegerkan Amerika beberapa tahun lalu. Atau kisah tentang seorang Menteri di sebuah negara Eropa timur yang mengundurkan diri hanya gara-gara mengirim SMS (pesan singkat) tidak senonoh kepada seorang perempuan nakal. Dan seingat saya, krisis moneter tahun 1998 di Indonesia disebut-sebut sebagai akibat dari Moral Hazzard.

Jadi, masih pentingkah kita memperdebatkan ”perlunya” moral dan etika pemimpin? Daripada berusaha untuk menerapkan etika tinggi dalam berbagai ranah kepemimpinan, baik politik di tingkat lokal maupun nasional, bisnis, sosial, keagamaan ataupun dalam hal lainnya.

Iklan