Baru-baru ini Presiden SBY merencanakan untuk membentuk Komite Inovasi Nasional, beritanya ada disini. Lembaga ini nantinya akan diisi oleh berbagai elemen yaitu pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta serta berkolaborasi dengan dunia internasional. Hal ini diyakini akan bisa menghantarkan Indonesia meuju kejayaan pada abad ke -21 ini. Kolaborasi dan sinergi antar berbagai elemen memang disebut-sebut sebagai sebuah prasyarat lahirnya sebuah inovasi – baik dalam di sektor bisnis maupun sosial dan pemerintahan – seperti yang selama ini sudah dialami banyak negara yang tengah bertransformasi seperti halnya Indonesia.
Isu ini menarik mengingat diluncurkan pada saat negeri ini tengah dilanda badai Century, yaitu skandal yang tengah diusut oleh pansus DPR RI terkait dengan bail out yang dilakukan terhadap bank milik Robert Tantular tersebut oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Yang menarik yaitu bahwa LPS ini bagi Indonesia adalah sebuah inovasi – meski ada beberapa perdebatan soal istilah inovasi – dimana ada yang menyebut bahwa inovasi adalah betul-betul sesuatu yang baru dan belum ditemukan ditempat lain.
Sehingga kalau mau mengikuti terminologi tersebut artinya bahwa LPS adalah sebuah peng-adopsi-an konsep inovasi dari negara lain yang diterapkan di Indonesia sebagia sebuah hasil pembelajaran akibat krisis parah pada tahun 97/98 yang lalu – sehingga pada saat itu pemerintah harus mengeluarkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) untuk menolong bank-bank yang berdarah-darah – yang sampai sekarang masih tidak jelas juntrungannya.
Kembali pada soal inovasi diatas, bahwa langkah yang diambil Presiden tersebut sangatlah tepat. Ini merupakan sebuah keharusan dalam proses transisi dan bahkan sudah menuju proses transfomasi sebuah negara otoriter dan centralistik menuju negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Hal yang patut dicermati adalah, jika Presiden dan kita semua tidak ingin mendapati komite ini mandul dan bahkan mati suri atau mati muda – maka hal tepenting adalah mendapatkan restu dari para anggota dewan yang terhormat. Dan untuk mendapatkan restu ini – karena saya yakin pasti akan berimplikasi terhadap anggaran – maka perlu banyak energi dan sumberdaya untuk sosialisasi kepada DPR kita.
Jangan sampai nantinya Komite Inovasi Nasional hanya akan menjadi sebuah tim atau layaknya kepanitian yang tidak ada hasil. Masalahnya, dalam sebuah proses ketata-negaraan ada aturan dan undang-undang yang telah disepakati sebagai sebuah konsensus dalam menjalankan tugas dan peran masing-masing dalam rangka menyejahterakan rakyat (katanya sich begitu…!??) Namun seperti yang kita tahu, bahwa produk hukum dan perundangan di negri ini – banyak pihak mengatakan lengkap – tetapi sebenarnya kurang impelementatif. Bukan apa-apa, tetapi memang banyak produk hukum yang sebenarnya sudah uzur dan juga karena tidak dikawal dengan baik, atau yang mengawal sendiri memang tidak faham dengan apa yang menjadi tugasnya.
Padahal dalam sebuah proses transformasi harus ada keberanian untuk meninjau kembali aturan-aturan lama dan keberanian untuk melanggar – bila perlu apabila dengan tujuan yang jelas – seperti halnya saat hukum atau peraturan itu dibuat – yaitu menegakkan keadilan.
Artinya, jika sebuah aturan atau hukum untuk mencapai tujuan tertentu sudah tidak efektif maka dibutuhkan keberanian untuk merubahnya. Padahal, sebuah produk hukum terutama undang-undang bukanlah hasil pekerjaan sehari dua hari – bahkan bisa bertahun-tahun. Karena itu ada mekanisme pneyelamat agar aktivitas dan kegiatan tidak terhenti selama belum adanya undang-undang, pemerintah bisa berpatokan atau menggunakan Perppu (Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) sebagai landasan hukum didalam menunaikan tugasnya.
Dalam kasus Century, perppu menjadi salah satu hal yang banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak – termasuk anggota pansus. Seorang Sri Mulyani yang berani mengambil langkah tegas dalam situasi krisis demi menyelamatkan perekonomian negara (sayangnya ditengah kacaunya situasi politik dan birokrasi) justru menjadi pesakitan yang harus diadili.
Demikian kiranya hal yang akan banyak terjadi dalam implementasi produk-produk atau output dari Komite Inovasi Nasional khususnya jika produk tersebut menyangkut sistem atau proses ketatanegaraan. Dibutuhkan seorang pemimpin yang berani menempuh resiko untuk dijadikan korban perubahan. Namun, tentunya kita tidak berharap – seprti yang sering disbeut banyak pihak – bahwa perubahan selalu menelan korban. Pertanyaannya, apakah tidak bisa sebuah perubahan itu memakan korban selain daripada manusia dan harkat martabatnaya sebagai makhluk yang paling mulia…?!
Semoga seluruh kompoenen bangsa ini menyadari bahwa kita tengah berada dalam proses tranformasi yang harus dilalui secara sadar dan proaktif – bukan sekedar reaktif – seperti halnya orang yang kebakaran jenggot. Semoga….
Riyanto Suwito
0812 271 2426
https://riyantosuwito.wordpress.com
Iklan