Melihat tayangan di TV One kemarin malam, ego keilmuan saya sedikit tersinggung – dan sebagai akibatnya – muncullah tulisan ini. Ketika rapat pansus Bank Century tengah berlangsung dengna agenda meminta keterangan dari Mantan Ketua KSSK, yaitu Sri Mulyani – yang saat ini juga tengah menjabat Mentri Keuangan pada KIB II. sementara TV One mengundang nara sumber untuk mereview dan memberikan komentarnya atas proses tersebut. Kebetulan yang menjadi narasumber adalah Ikhsanudin Noorsy, seorang pengamat ekonomi politik yang namanya melambung semenjak menjadi anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPR RI dua periode sebelum ini. Barangkali diantara anda banyak yang sudah familiar dengan nama yang satu ini.
Saya terusik ketika beliau mengomentari soal dana LPS yang dikucurkan ke Bank Century sampai dengan sebesar 6,7 trilyun tersebut. Sri Mulyani (dalam rapat pansus) menyatakan bahwa dana yang dipergunakan untuk melakukan bail-out terhadap Bank Century adalah dana LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan bukan dari APBN – seperti disinyalir beberapa pihak sebelumnya. LPS mendapatkan dana dari pemerintah sebesar 4 trilyun sebagai modal awal yang berasal dari pemerintah. Selanjutnya LPS berwenang untuk menarik premi dari bank-bank peserta penjaminan. Hingga pada saat bail out Bank Century, LPS memiliki dana sebesar Rp. 14 trilyun lebih. Artinya, bahwa dana yang ada di LPS masih tersisa 7 trilyun lebih sehingga tidak bisa dikatakan bahwa dana pemerintah sebesar 4 trilyun rupiah telah hilang. Terlebih lagi, bahwa dana tersebut menjadi PMS (Penanaman Modal Sementara) dan bukan hilang begitu saja.

Nah, mulai disinilah naluri akuntansi saya terusik..!? Bung Ikhsan menganalogikan uang itu ibarat darah, sehingga ketika sudah menjadi satu wadah (di LPS) akan sangat sulit dipilah-pilah — sehingga penjelasan Ibu Sri Mulyani soal dana yang digunakan dalam talangan Bank century — tidak bisa diterima..artinya tetap saja bahwa dana LPS adalah dana pemerintah yang dipisahkan..!? Saya setuju jika dikatakan bahwa dana pemerintah dari APBN di LPS sebesar 4 trilyun rupiah adalah tetap dana milik pemerintah yang telah dipisahkan (dari anggaran negara). Tetapi menyamaratakan jumlah dana dari sumber dana APBN dengan pendapatan premi dari perbankan yang ikut penjaminan LPS itu sulit diterima akal sehat. Dalam konsep akuntansi, penyajian informasi (disclosure) itu harus jelas membedakan sumber dana tersebut – karena fungsi akuntansi adalah sebagai sistem pengelolaan dan pengolah informasi keuangan atau ada yang menyebutkan sebagai bahasa keuangan.
Bahwa uang, secara fisik memang tidak bisa dipisahkan sebagai uang A, atau uang B karena memang secara fisik kita tidak diperbolehkan membuat tanda atau tulisan pada uang tersebut..!? Misalnya saja, seorang ibu rumah tangga menganggarkan uang bulanan untuk listrik sebesar Rp. 100.000,- kemudian untuk anggaran biaya sekolah anak Rp. 500.000,- Ketika disimpan dalam “satu amplop” yang maka tidak ada bedanya uang listrik dengan uang biaya sekolah – terlebih jika total uang Rp. 600.000,- tersebut terdiri dari pecahan @Rp. 100.000,-. Jadi secara fisik uang diantara keduanya tidak ada bedanya. Kecuali jika pemilahan kepentingannya tidak terlalu banyak – bisa diatasi dengan menyediakan banyak amplop kemudian diberi tulisan sesuai degan tujuan penggunaannya masing-masing.
Namun bila hal itu diterapkan pada sebuah lembaga atau organisasi – terlebih dengan jumlah dana yang dikelola sangat besar – tentu saja sulit menggunakan pendekatan “amplop” sebagai alat pengelola keuangan sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen (SIM). Maka dipergunakanlah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk bisa menjelaskan posisi keuangan (neraca) sebuah organisasi atau institusi atau entitas tertentu. Dan untuk itu sebagai sebuah praktik yang diakui – ada standar yang diakui dan digunakan bersama yang disebut sebagai Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), sedangkan dalam membuat pernyataan keuangan dalam laporan keuangan yang menjadi produk akhir dari proses akuntansi digunakanlah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).
Sehingga, kalau saya mengingat kembali pernyataan dari Ikhsanudin Noorsy diatas – saya jadi meragukan logika berfikir beliau – yang selama ini sudah sering menjadi rujukan sebagai seorang pengamat ekonomi – khususnya ekonomi politik. Karena tujuan akuntansi adalah memberikan informasi kepada para pengguna khususnya pengambil keputusan ekonomi – lantas bagaimana jadinya jika seorang ekonom tidak mampu membaca informasi keuangan..?! Apakah memang logika akuntansi itu bertentangan dengan logika umum? ataukah berseberangan dengan logika ekonomi? Jika demikian maka sudah saatnya para akademisi dan praktisi akuntansi untuk merumuskan kembali prinsip dan konsep yang lebih bisa diterima para ekonom – bukan hanya berterima umum…hehehehe…
Namun jika hal ini terkait dengan latar belakang Ikhsanudin Noorsy sebagai pakar ekonomi politik – maka perlu juga dipikirkan bagaimana akuntansi bisa mengadopsi konsep ekonomi politik – atau lebih tepatnya, bagaimana akuntansi bisa difahami oleh kalangan politik atau politisi. Atau bisa dengan kata lain, politisi juga perlu memahami logika akuntasi sebagai bahasa keuangan dan anggaran. Terlebih lagi bagi para anggota dewan yang terhormat yang duduk di komisi anggaran. Karena seorang Ikhsanudin Noorsy yang notabene “hanya” pengamat saja bisa sangat berbeda logika akuntansi yang dipahaminya dengan logika akuntasi umum – karena kebetulan beliau sebagai ekonom ada embel-embel “politik” dibelakang ekonomi-nya.
Terlebih lagi bagi para ekonom yang juga pelaku politik praktis alias sebagai politisi. Itu juga yang menyebabkan sulit bagi kita bisa mendapatkan informasi keuangan yang relevan dalam sebuah partai politik maupun politisi, misalnya calon kepala derah atau kepala negara. Sama sulitnya dengan mengharapkan aktivitas politik yang match dengan sudut pandang akuntasi. Lha memahami konsep akuntansi saja susah – apalagi sampai menggunakannya baik bagi sendiri ataupun pihak lain..?!!
Berbeda hal dengan yang terjadi di negara lain – khususnya yang sudah lebih dahulu menerapkan prinsip demokrasi – dan mementingkan transparansi sebagai instrumennya. Mereka rata-rata juga membangun sistem informasi yang baik untuk mendukung tercapaianya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan maka Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menjadi alat yang penting untuk mewujudkan transparansi sebagai sebuah prasyarat demokrasi – dan bukan hanya bermodal kebebasan berpendapat dan berserikat saja – seperti yang sekarang ini kita alami…!
Riyanto Suwito
0812 271 2426
https://riyantosuwito.wordpress.com
Iklan