Mengikuti perkembangan kasus Bank Century (BC) yang sedang hangat-hangatnya akhir-akhir ini, bagi saya sebagai orang yang berlatar belakang pendidikan ekonomi – akuntansi dibuat bingung campur heran. Apa pasal? Sejak jaman saya kuliah sampai dengan sekarang ini, bank di kenal sebagai institusi yang sangat kuantitatif sehingga sangat wajar jika segala sesuatu yang berkaitan dengan bank harus sangat terukur dan memenuhi prinsip prudent (kehati-hatian). Itu pula sebabnya, dahulu banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang kesulitan mencari pendanaan dari perbankan dikarenakan persyaratan-persyaratan administrative dan kuantitatif – yang seringkali sulit mereka penuhi.

Kembali pada kasus century, lepas dari factor politisasi dan publikasi yang juga berlebih-lebihan – sebenarnya hal yang saya maksud aneh tersebut bukanlah hal baru. Dan saya yakin semua orang yang berkecimpung dalam bidang perbankan dan keuangan mengetahuinya dan sekaligus enggan mempertanyakannya lagi – mungkin karena sudah dianggap terlalu jelas. Paradoks pertama, Bagaimana mungkin sebuah institusi keuangan yang keberadaannya sangat ditentukan oleh berbagai indicator kuantitatif tersebut bisa rontok oleh hal-hal yang bersifat kualitatif.

Misalnya, sesehat dan sebesar apapun sebuah bank secara kuantitatif – namun ketika kepercayaan masyarakat telah runtuh – kemudian mereka melakukan penarikan besar-besaran (rush) maka bisa dipastikan banak tersebut akan segera lumpuh. Anda semua tentu masih ingat dengan baik bagaimana nasib perbankan pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 yang lalu.

Kepercayaan masyarakat, sesuatu yang bernilai kualitatif dan sangat mempengaruhi nasib lembaga kuantitatif yang bernama perbankan tersebut. Namun anehnya, dalam kasus BC – menurut beberapa sumber – indicator yang dipakai untuk melakukan bail out pada saat itu adalah standar EU (Uni Eropa) yang menurut Kwik Kian Gie ada 4 (empat) dan kesemuanya bersifat kuantitatif. Para peserta rapat yang akan menentukan nasib century tersebut semua sepakat bahwa century memang tidak layak ditolong lagi jika mengacu kepada indicator kuantitatif tersebut – dan hanya satu pihak yang ngotot untuk menyelamatkan BC yaitu Bank Indonesia (BI). Dan paradoks kedua, argumentasi mereka didasarkan pada indicator kualitatif.

Dengan merujuk kepada kasus krisis 98 lalu, BI melegitimasi kebijakan tersebut dengan argumentasi bahwa jika dibiarkan maka hal ini akan menyebabkan kerusakan sistemik, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan hasil akhirnya – tentu saja semua orang tidak menginginkannya – yaitu kolapnya perbankan serta turunnya nilai rupiah kita seperti halnya tahun 1998 lalu. Orang mungkin lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa kondisi 98 sudah sangat berbeda dengan saat ini. Tetapi perbedaaan yang saya maksudkan justru sangat kualitatif.

Jika dahulu media elektronik belumlah “sehebat” sekarang dalam mempengaruhi dan membuat opini, masyarakat belum sekritis saat ini, demikian juga suhu politik benar-benar beda. Sayangnya, semua hal yang saya sebutkan itu sangat mempengaruhi kehidupan sebuah lembaga kuantitatif seperti perbankan.

Dan ironisnya, saat ini para pejabat BI yang dahulu terlibat dalam memutuskan untuk mem-bail out BC tengah menghadapi tuntutan hokum jika terbukti dianggap bersalah dalam pengucuran uang negara yang jumlahnya mencapai 6,7 trilyun rupiah tersebut. Paradoks ketiga, mereka-mereka itu besar kemungkinan akan dituntut dengan pasal-pasal penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur administrative yang besar kemungkinan justru bersifat kuantitatif. Benar-benar aneh dan membingungkan memang.

Saya sedang berfikir, apakah masih diperlukan fit & proper test bagi para pejabat institusi kuantitatif semacam perbankan dan lembaga keuangan lainnya? Lha apa yang mau diuji dengan cara seperti itu? Apakah moralitas itu kuantitatif? Bisa dikuantifikasi? Dan jika setiap pengambilan keputusan (decision making) harus didasarkan pada prosedur dan indicator kuantitatif saja, maka sebenarnya tidak perlu lagi ada pemimpin atau pengambil keputusan di lembaga-lembaga tersebut – karena computer akan melakukan tugas tersebut dengan lebih tepat dan teramat sangat cepat.

Paradoks terakhir, orang yang berani mengambil keputusan dan tindakan besar akan mendapati dua hal. Jika berhasil ia akan dianggap sebagai pahlawan – sedangkan bila gagal ia akan dianggap penjahat. Tampaknya untuk kasus Indonesia, hal ini justru tidak akan berlaku. Masalahnya, kata “berhasil” itu sulit dikuantifikasi dan dijustifikasi – sehingga sulit pula menyebut orang itu pahlawan ataukah penjahat. Bisa jadi justru dari kasus ini ada pihak-pihak yang ingin menjadi dan akan dianggap sebagai pahlawan baru karena mengangkat kasus tersebut dengan paparan-paparan kuantitatifnya.

Andai duit 6,7 trilyun itu dibelikan kerupuk seharga Rp. 250/biji – maka kita akan memiliki 26.800.000.000 biji kerupuk. Dan jika kerupuk itu kita masukkan dalam blek dengan kapasitas 40 biji/blek, maka dibutuhkan 670.000.000 blek kerupuk. Wow….!?

Iklan