Mengutip tulisan Zaim Uchrowi di Republika on line, “Seluruh pencapaian bangsa ini tentu harus disyukuri. Syukur akan mengantarkan pada keberhasilan lebih lanjut. Tapi, itu tak semestinya membuat terlena. Seolah segala aspek yang ada pada bangsa ini sudah memadai, dan hanya perlu melanjutkannya dan memperbaikinya sedikit. Yang terjadi tidak demikian. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki secara mendasar”, menarik untuk mencermati kata “melanjutkan” dan “memperbaiki sedikit” serta kata “mendasar”.

Saya tidak dalam kapasitas untuk “menantang” pernyataan tersebut – justru saya akan “melanjutkan”. Bahwa dalam konteks apapun – termasuk perubahan dan pembangunan, kata berkelanjutan (sustainable) yang dalam kata kerjanya menjadi “melanjutkan” atau “dilanjutkan” sangat tidak terbantahkan sebagai sebuah prasyarat keberhasilan.  Menurut saya inipun sangat “mendasar”.  Sehingga ketika melakukan  sesuatu tanpa mengenal apalagi mempersiapkan dasar atau melakukkan hal yang mendasar maka hampir bisa dipastikan menuai kegagalan.

Berkaitan dengan judul tulisan ini serta menyinggung pendapat Zaim Uchrowi diatas saya justru ingin menyampaikan hal yang mendasar bagi perubahan ke arah yang lebih baik bagi negeri tercinta ini. Ya..hal mendasar tersebut adalah cetak biru (blue print) perubahan. Saya menganggap bahwa kita memiliki cetak biru negara yaitu UUD 45, tetapi belum saya dengar atau baca tentang cetak biru perubahan yang telah dimulai “secara sengaja” dan masif sejak reformasi 98 digulirkan. Apakah itu cetak biru reformasi, atau bahkan revolusi belum pernah terdengar.

Alih-alih masih secara sporadis terjadi perubahan disana-sini yang pada akhirnya sepertinya justru semakin lepas kendali. Saya agak sulit menyebut melenceng, karena tidak ada acuan ataupun indikator sebagai alat penilaiannya. Jika benar itu belum ada maka, pertanyaannya adalah siapa yang seharusnya menyusun dan membuat cetak biru untuk perubahan di Indonesia? apakah DPR, pemerintah, ataukah pihak-pihak yang mengharapkan perubahan reformasi di negeri ini?

Karena menyangkut perubahan sebuah bangsa dan negara, maka sudah tentu (menurut saya) itu menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa atau stake holder utama bangsa yang besar ini, yaitu rakyat Indonesia. Tetapi bagaimana mekanisme penyusunannya itu dibangun? nah disinilah peranan para intelektual dan para ahli hukum tata negara untuk merumuskannya, karena merekalah yang lebih faham – tentu saja dengan cara menerjemahkan keinginan rakyat menjadi bahasa hukum, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Jika cetak biru itu telah ada, maka siapapun yang akan menjalankan roda pemerintahan negeri ini akan mengacu dan menerjemahkannya dalam rencana aksi (action plan) yang SMART (specifik, measurable, achieveable, realistic and timetable). Barulah kita akan bisa berandai-andai untuk memonitor dan mengontrol laju perubahan, apakah telah sesuai dengan cetak biru ataukah melenceng. Terlalu lambat, kebablasan ataukah jalan ditempat. Terlalu banyak atau “terlalu sedikit”.

Dan seperti yang sudah diketahui banyak orang, hasil dari sebuah monitoring dan pengendalian tentu saja adalah rekomendasi untuk langkah perbaikan selanjutnya. Baru kemudian kita akan melihat sebuah proses perubahan yang “berkelanjutan”.  Ini adalah persoalan bersama sebagai bangsa – sudah sepatutnya semua pihak memikirkannya dan berbuat sesuai fungsi dan kapasitasnya masing-masing.

Iklan