Hajat besar bangsa Indonesia yaitu Pemilu Legislatif 2009 telah berlalu beberapa hari yang lalu. Beberapa pihak tampak keletihan, senang, sedih, gembira bahkan ada beberapa kasus di daerah dimana para pendukung beberapa parpol maupun caleg yang meraup suara cukup – melampiaskan kegembiraan dengan berbagai cara. Salah satunya ada yang melakukan aksi pelontos kepala beramai-ramai.

Terlepas dari gegap-gempita, sebuah hajat besar juga selalu menyisakan persoalan yang belum tuntas. Kalau dalam kasus keluarga bisa saja menyisakan hutang, perselisihan antar panitia dan ketidakpuasan pemilik hajat. Dalam konteks pemilu seharusnya pemilik hajat ini adalah rakyat – yang diwakili oleh partai-partai politik.

Karena pemilu merupakan sebuah hajat untuk meghasilkan sesuatu – maka menjadi penting menyimak apakah legitimasinya besar ataukah tidak ada sama sekali. Kalau hajatan manten, biarpun katering (logistik)-nya bermasalah, penerimaan tamu dan pelayanan parkir amburadul. Bahkan bisa terjadi ada tamu penting yang tidak diperkenankan masuk..? pasti akan menimbulkan keributan – teteapi apapun yang terjadi, setelah prosesi sang mempelai berdua akan tetap sah sebagai pasangan keluarga baru. Ini berbeda dengan pemilu.

Banyak pihak (bahkan tokoh bangsa) yang menyebutkan pemilu 2009 sebagai yang terburuk dalam sejarah Indonesia, tapi ada juga (yang lebih lunak) menyebut sebagai terburuk sepanjang era reformasi. Entah tuduhan tersebut didasari atau dilatari kepentingan apa, kita hanya menebak saja. Bahkan tokoh seperti Amien Rais menyebut “misterius” – tapi kalau ini lebih soal kemenangan Partai Demokrat (PD) yang fenomenal. Perolehan suaranya melonjak hingga 300% dibanding pemilu sebelumnya.

Lepas dari berbagai polemik yang tengah terjadi – dan ditengah keletihan anggota KPU untuk menyelesaikan tugasnya (sambil mempersiapkan tugas berikutnya – yaitu Pilpres) kita berharap-harap cemas. Sudah ada beberapa pihak baik dari parpol maupun ormas yang bersiap-siap untuk menggugat pemerintah dan KPU sebagai akibat dari hasil pemilu yang dianggap penuh masalah tersebut. Bahkan salah seorang anggota Panwaslu (dalam wawancara di sebuah TV nasional) menyebutkan bahwa pelanggaran yang terjadi pada pemilu kali ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2004.

Penting juga kita merunut kembali bagaimana pra-pemilu 2009 ini telah terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat umum maupun para politisi – baik di daerah maupun di Senayan. Hal tersebut bukan tanpa dasar. Pemilu 2009 diwarnai dengan berbagai permasalahan (lebih tepatnya resiko yang melekat – inherent risk) dengan kadar tinggi (high). Secara logika, tingkat resiko melekat yang tinggi harus disikapi dengan kepedulian, kewaspadaan dan juga persiapan yang lebih dibandingkan resiko rendah atau sedang. Pertanyaannya apakah hal tersebutyang terjadi pada pemilu kita? lantas jika demikian siapa yang harus disalahkan?

Inilah sebenarnya arah tulisan ini – ingin mendudukkan persoalan secara lebih proporsional dan bukan sekedar mencari siapa yang harus disalahkan atau dikorbankan. JIka kita menyadari bersama – bahwa dalam sebuah masa transisi atau proses perubahan ada situasi dimana turbulensi yang terjadi demikian tinggi sehingga membuat sebagian orang – ibarat dalam sebuah kendaraan – akan mabuk dan tidak tahan untuk (maaf) muntah..karena mual. Dalam situasi saling menyalahkan maka rakyatlah yang akan menjadi korban sebenarnya.

Pantaskah jika partai politik yang tidak ideal, masyarakat yang tidak ideal, birokrasi yang jauh dari ideal, ormas-ormas yang juga masih jauh dari harapan normatif – menuntut pihak lain, dalam hal ini KPU karena tidak ideal? jawabannya tidak perlu disampaikan kepada siapapun – cukuplah ini menjadi bahan renungan kita masing-masing. Ibarat lelaki yang kurus, tinggi, kulit kelam dan wajah jerawatan – lagi pengangguran tetapi menginginkan calon istri yang cantik jelita dan keturunan orang kaya..khayal..Kalau orang Jawa bilang, “ora ngilo (tidak mengaca…red)”. Menerima atau menolak pemilu 2009? mengacalah dahulu baru bicara…

Iklan