BPO atau Business Process Outsourcing mungkin masih asing bagi sebagian kita – bahkan para pelaku usaha. Untuk para profesional yang bekerja untuk perusahaan besar berskala nasional apalagi multinasional hal ini tentu sesuatu yang sangat familiar. Tetapi bagi UKM menjadi lain ceritanya. Apalagi bagi wirausaha atau entrepreneur ataupun pekerja mandiri di Indonesia hal ini belumlah terlalu dikenal – selain isu outsourcing sendiri seringkali dibenturkan dengan isu-isu hak buruh atau pekerja.

Saya tidak mau berpolemik soal yang satu itu, meski saya sendiri aktif di sebuah LSM/NGO yang memang sudah seharusnya berpihak kepada kaum marjinal, termasuk buruh.  Seperti biasa..saya mencoba melihat dengan sudut pandang yang lain, tentu saja bukan “asal beda”.

Sebagai praktisi pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha dan bisnis kecil saya sering memberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pelaku UKM kita – khususnya di wilayah DIY dan Jateng. Akhir-akhir ini saya merasa (dan juga melihat) bahwa pelatihan manajemen bagi UKM yang dianggap sangat krusial tersebut seringkali tidak seefektif yang kita harapkan. Meski ada banyak variabel yang berpengaruh disini, tetapi ada satu hal yang ingin saya garis bawahi yaitu:

Peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil (umumnya pemilik sekaligus sebagai pelaksana) seringkali didasarkan pada atau berangkat dari kekurangan atau kelemahan para pelaku usaha tersebut.

Apa yang salah dengan pendekatan tersebut? Yang terjadi biasanya yaitu…

  • Pelaku usaha (berdasarkan learning need assesement) dinilai memiliki banyak sekali kekurangan skill yang dibutuhkan untuk mengelola usahanya.
  • Pelatihan yang diberikan seringkali sulit untuk memenuhi harapan – karena sulitnya menetapkan skala prioritas tentang ketrampilan apa yang seharusnya dibutuhkan terlebih dahulu.
  • Pelaku usaha (sebagian besar) akan kembali lagi pada cara-cara lama yang sudah biasa digunakan meski telah mendapat pengetahuan dan ketrampilan yang baru
  • Pelaku usaha yang mencoba menerapkan berbagai ketrampilan baru akhirnya malah usahanya sendiri menjadi tidak berkembang karena kurang terurus.
  • Banyak pihak akhirnya skeptis dengan program capacity building baik yang bersifat bantuan pemerintah/swasta – apalagi yang harus membayar sendiri untuk mendapatkan ketrampilan tersebut.

Yang ingin saya ajukan disini adalah sebuah alternatif model pemberdayaan UKM berdasarkan pengalaman tersebut diatas, yaitu:

  • Peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha dimulai dari penelusuran minat dan kelebihannya.
  • Optimalisasikan kelebihan dan minat pelaku dengan meningkatkan ketrampilannya pada bidang tersebut
  • Kekurangan dan kelemahan pada diri pelaku usaha dicarikan solusi dari pihak lain dengan skema saling melengkapi
  • Karena sifat UKM yang berskala kecil – termasuk dalam keuntungan maka tentu saja kurang tidak tepat jika harus mempekerjakan dan membayar tenaga pada bidang-bidang manajemen (keuangan, operasional, marketing, SDM dll) secara penuh

Karena alasan-alasan tersebut maka layak dipertimbangkan model-model penyedia jasa outsourcing proses bisnis yang melayani UKM. Sebagai orang yang mengajukan konsep ini maka saya juga sekaligus menawarkan sebuah solusi, salah satunya yaitu kerjasama dengan unit produktif pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia.

Saya sendiri saat ini tengah menginisiasi program tersebut di SMK Ash Sholihah – Muntilan. Jika beberapa SMK sudah mulai menerapkan model kerjasama dengan dunia usaha, misalnya seperti yang dipelopori oleh Depdiknas tentu itu sebuah kemajuan yang patut kita apresiasi. Tapi perlu kita renungkan kembali, siapa yang diuntungkan dengan model tersebut? tentu saja masih dirasakan manfaat terbesarnya oleh korporasi (perusahaan besar) yang notabene juga milik orang-orang kaya – tentu saja bukan UKM.

Disatu sisi, hal tersebut sangat menguntungkan pihak SMK dan terlebih bagi industri. Disisi yang lain, justru pihak yang benar-benar membutuhkan hal tersebut (yaitu UKM) yang tidak mampu menggaji karyawan administrasi, pegawai marketing dan lain sebagainya karena terbatasnya kemampuan finansial usahanya justru tidak mau mampu mengakses sumber daya tersebut (baca: tenaga terampil kelas menengah). Karena itu saya menawarkan sebuah konsep Learning Office, yaitu layanan jasa yang diberikan oleh SMK bisnis dan manajemen (dulu SMEA) bagi pelaku usaha kecil dan menengah – khususnya dalam layanan administrasi usaha/bisnis.

Selain itu, dengan semakin berkembang pesatnya teknologi khususnya informasi (TI) – yang juga seringkali tidak terkejar oleh pelaku usaha kecil, maka penawaran model outsourcing adalah sebuah pilihan yang tepat. Salah satunya seperti Yantoo! Technologies, sebuah perusahaan pennyedia layanan outsourcing proses bisnis berbasis Teknologi Informasi.

Kesimpulannya, pemberdayaan UKM bisa dilakukan secara simultan dengan pemberdayaan sektor yang lain, misalnya pendidikan kejuruan ataupun pembukaan peluang usaha baru bagi sektor jasa manajemen. Sehingga, pelatihan atau peningkatan kapasitas pelaku usaha selayaknya hanya difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi keunggulannya berdasarkan penelusuran minatnya. Dan jangan lagi kita mencoba untuk menjadikan pelaku usaha kecil sebagai “Superman” atau “one man show” dengan menjejali mereka berbagai skill dan kemampuan baru yang “idealnya” harus dimiliki.

Satu-satunya keahlian utama (ternyata nggak cuma satu…?!) yang dibutuhkan seorang pelaku usaha kecil (UKM) adalah pemahaman tentang proses bisnis, kreatifitas, pemasaran dan strategi. Sehingga mereka akan menjadi pengusaha yang unik (bukan pasaran), memiliki daya saing dan kemampuan leveraging terhadap perekonomian secara agregat – dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas bisnisnya melalui optimalisasi keahlian inti dan mengatasi kelemahan dengan “memanfaatkan” pihak lain (vendor) yang lebih ahli dengan biaya yang lebih efisien.

Iklan