Ini menjadi tulisan pertama dalam kategori politik, sebuah kategori baru yang “terpaksa” harus saya tambahkan dalam blog ini. Meskipun saya bukan politisi dan tidak senang berpolitik – namun saya tak mampu menghindar dari pembicaraan dan pemikiran soal-soal politik. Meskipun tatarannya politik lokal sekali, maklum saya hanya seorang Ketua RT di kampung saya. 

Minggu-minggu terakhir ini kita dijejali dengan berbagai berita dan informasi seputar DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan BLT atau Bantuan Langsung Tunai. Kedua-duanya sama-sama menjadi komoditas “seksi” bagi para politisi dan juga industri media (televisi, koran dan mungkin juga radio).

Ada pihak yang mencoba peruntungan dari gonjang-ganjing DPT dengan berbagai kepentingan. Ada yang berharap pemilu diundur, ada juga yang berharap mendapatkan pencitraan yang lumayan – atau bahkan untuk mencoba menjatuhkan pihak lawan politik yang kebetulan berdekatan dengan akses masalah tersebut. Maksudnya tentu saja politisi atau parpol pemerintah.

lain lagi dengan BLT alias Bantuan Langsung Tunai.  Orang yangbetul-betul membutuhkan juga masih banyak, yang setuju juga memiliki berbagai kepentingan – yang lebih parah lagi pihak yang tidak setuju juga karena kepentingan golongannya sendiri (mudah-mudahan sih tidak ada …!?).

Lantas bagaimana halnya dengan “ST”..? itu singkatan yang tidak umum dalam dunia politik maupun media. Sebenarnya lebih tepat meerupakan bahasa gaul – alias bahasa pasaran. Biasa utnuk menyebut orang yang “sok tahu” alias es te. Jadi..gonjang-ganjing DPT dan BLT sebenarnya lebih disebabkan oleh banyaknya orang yang ST, tapi bukan sarjana teknik lhoo..?! 

 

Soal DPT, sebagai seorang RT dan anggota KPPS di kampung saya berani bertaruh (kalau tidak diharamkan..) bahwa validitas data tidak lebih dari 75 persen untuk seluruh Indonesia. Mengapa saya berani berasumsi demikian? Di wilayah RT  saya saja, yang termasuk wilayah kota Yogyakarta ada banyak data pemilih tetap yang tidak valid.

Persoalan ini muncul karena: pertama, data awal KPU diperoleh dari capil dan bertahun-tahun tidak ter-update. Kedua,   adanya pemutakhiran data dilapangan dilakukkan oleh petugas yang tidak terlatih – dan mereka hanya mengkonfirmasikan ke RT dimasing-masing wilayah. Yang ketiga, meskipun ada RT yang sedikit idealis (seperti saya..hehehe..) tetapi terganjal mekanisme birokrasi pemerintahan lokal yang juga sama buruknya. Keempat, masih jarang orang yang berani memperjuangkan kebenaran jika dirasa tidak aman. Artinya lebih baik diam atau ikut arus saja daripada sulit sendiri.

Untuk kasus di RT, saya sendiri sudah mengusulkan beberapa nama yang tercantum dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang dimintakan rekomendasi oleh petugas kepada kami untuk dirubah. Di wilayah RT kami, ada beberapa nama yang telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya (ini belum termasuk yang meninggal kurang dari satu tahun lho…), ada yang sudah pindah bahkan luar provinsi masih tercatat “dengan baik”. Ketika kita mengusulkan untuk dicoret dari daftar yang terjadi yaitu: “Harus dilampiri dengan surat pindah pak..nggak boleh asal coret!”, itulah jawaban petugas kelurahan dan kecamatan.

Pertanyaannya, siapa yang mau menguruskan surat pindah untuk warga saya yang sudah pindah 2-3 tahun lalu ke Jawa Timur dan sedangkan yang bersangkutanpun baik-baik saja dan tidak membutuhkannya. Akhirnya, saya hanya katakan – ya sudah..kalau begitu kenapa harus ada survei dan konfirmasi ke RT? dan akhir penugasan mereka juga meminta cap/stempel RT dan tandatangan untuk data hasil verifikasi mereka…? capek deeeh…!?

Kesimpulannya, Indonesia dipenuhi dengan orang-orang yang sok tahu (eSTe)..kalau bahasa Jawanya “kemeruh”. Termasuk para politisi di Jakarta dan juga di daerah. Padahal kalau mau belajar sedikit – tidak perlu harus jadi RT dulu – masalah kita sebenarnya karena lemahnya atau bahkan tidak adanya “database” kependudukan yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan (decission making) dan kebijakan Pemerintah.

Tidak usah kok DPT atau BLT..masalah zakat saja kita bisa ribut – lagi-lagi karena persoalan data dasar di negara kita masih sangat mengenaskan. Sehingga kalau kasarnya kita bisa menyebut para politisi kita sebagian besar adalah ngawur, ngaco alias ST – termasuk para ketua umum partainya yang mungkin belum pernah jadi ketua RT.

Jadi…sekali lagi, kalau tujuannya benar-benar untuk kepentingan rakyat maka seharusnya ada orang yang berfikir untuk memperbaiki sistem pencatatan sispil kita. Media seharusnya juga ikut mendorong hal ini – bukan hanya ikut berpolemik atau malah membuat polemik sebagai bahan berita dan jualan. Ada-ada saja ….!? Maklum ..mungkin seperti kata orang tua dulu, “ojo rumongso biso ning bisoo rumongso….” (jangan kamu merasa bisa, tapi bisalah merasa).

Iklan