Refleksi Tentang Kepemimpinan Model VVC Plus

Barangkali tidak ada waktu yang lebih tepat daripada saat ini, disini dan dari saya sendiri untuk memulai sebuah refleksi. Alasannya, adanya momentum prahara politik di partai demokrat, bencana dan pemulihannya di seputar Merapi – khususnya di kabupaten Magelang – dimana sekarang saya tinggal. Dan bertepatan pula dengan akan hadirnya bulan suci Ramdhan yang tinggal hitungan hari.

Tentu saja hampir semua orang mengetahui bahwa perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa dimulai dari diri kita sendiri. Untungnya, (maklum orang Jawa – selalu saja untung) saya menyadari hal ini sebelum perjalanan yang saya tempuh terlampau jauh, atau umur ini terlalu tua untuk bisa merubah diri dan kebiasaan demi menyesuaikan diri dengan tantangan yang kita hadapi di era globalisasi ini.

Setidaknya 10 tahun sudah saya belajar tentang hidup dan kehidupan yang sesungguhnya, karir dan pekerjaan, serta manajemen dan kepemimpinan – baik di rumah tangga maupun di organisasi dan masyarakat. Tidak cukup lama memang, tetapi setidaknya saya telah mendapatkan beberapa pelajaran berharga selama kurun waktu yang singkat tersebut.

Jika mengadopsi konsep kepemimpinan model VVC Plus (Vision, Value and Courage) dari Neil Snyder, James J. Dowd Jr, dan Diane Morse Houghton seperti disitir Prof. Djoko Moelyono dalam bukunya, Beyond Leadership setidaknya saya telah mendapatkan pembelajaran untuk ketiganya.  Saya belajar tentang visi – baik pribadi maupun organisasi – sebagai bekal menatap masa depan dengan cara lebih baik. Setidaknya ini tidak terlalu sulit bagi saya yang bahkan kata teman-teman – dengan nada guyon tentu saja – sering dianggap pikiran saya terlalu nggladrah (Jawa: liar). Saya tidak akan protes dan membantah, karena yang saya fahami bahwa visi itu memang soal pandangan tentang masa depan – yang saat ini memang belum ada. Batasnya sangat tipis dengan khayalan atau mimpi.

Yang kedua, soal value atau nilai-nilai. Ini jauh lebih sulit untuk saya fahami apalagi dalam praktiknya, khususnya jika berbicara soal nilai moral dan etika. Jujur saja, sulit mencari contoh yang tepat dari kehidupan yang sesungguhnya. Dari pemimpin terkecil, yaitu yang memimpin diri sendiri hingga pemimpin tertinggi bangsa dan negara ini. Sulit mengambil model yang tepat bagi penerapan prinsip kepemimpinan ber-etika ini.

Nilai-nilai moral dan etika adalah salah satu ajaran manajemen yang penting, namun banyak dilupakan orang – bahkan jarang yang tertarik untuk mempelajarinya – apalagi mempraktikkannya dalam kehidupan pribadi maupun organisasi dan masyarakat atau komunitas. Itulah kesulitan yang harus dihadapi seorang pembelajar ketika berminat untuk mempelajari atau menerapkannya. Sangat sedikit contoh tentang penerapan etika dalam kepemimpinan – terlebih untuk 10 hingga 15 tahun terakhir ini.

Tetapi setidaknya lebih mudah bagi saya jika dibandingkan Pak SBY atau Anas Urbaningrum (mungkin perbandingan ini terlalu berlebihan) yang justru harus memberi contoh bagi bangsa ini dan lebih terbatas lagi mencari model yang akan dijadikan panutan – kecuali harus menemukan sendiri – dan memang sudah seharusnya demikian.

Yang terakhir, ini jauh lebih sulit lagi. Soal keberanian (courage) bagi seorang pemimpin, bahkan hampir tidak ada rujukan ilmu pengetahuan atau resep ampuh yang bisa diterapkan secara langsung. Ini hanya bisa didapatkan dengan cara mencoba dan melakukan (learning by doing). Dan saya merasa beruntung karena telah memperoleh kesempatan untuk mempelajari dan menerapkan ketiganya hanya dalam waktu 10 tahun terakhir. Itu barangkali menjelaskan mengapa saat ini banyak pemimpin dalam berbagai bidang dan level telah kehilangan integritas karena mengabaikan etika.

Kalau soal nilai keberanian (courage) ini barangkali saya beruntung mendapat fasilitas dari Tuhan, berupa kesempatan menemui berbagai tantangan yang dapat menguji kedua prinsip kepemimpinan tersebut diatas – pada saat umur saya masih cukup muda. Mungkin akan berbeda halnya jika saya mendapat kesempatan yang sama pada saat usia saya menginjak 40 tahun atau lebih, barangkali akan berbeda cerita akhirnya.

Tetapi satu hal yang saya fahami bahwa keberanian itu bukan muncul karena badan kita besar, fisik yang kuat, percaya diri yang tinggi, cerdas dan terampil serta kompeten dalam berbagai bidang. Keberanian tumbuh dari nilai-nilai dan keyakinan tentang kebaikan atau kebenaran. Dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa para pemberani itu tidak punya rasa takut. Bahkan pemimpin terbesar dalam sejarah bisa saja gemetar dan berkeringat dingin, gelisah tak bisa memejamkan mata semalaman hanya karena harus mengambil sebuah keputusan. Terlebih keputusan yang akan berdampak pada banyak orang.

Tak ada Jendral, Kopral-pun Jadi !

Ini memang diadaptasi dari sebuah peribahasa, yang saya yakin hampir semua orang tahu apa artinya – karena begitu populernya. Namun kali ini saya ingin menggunakannya dalam kerangka yang lebih spesifik, yaitu soal kepemimpinan..khususnya di daerah.

Seperti kita ketahui bersama, selalu ada pemimpin formal & juga informal di kehidupan kita. Seperti halnya di Magelang, yang saat ini sepertinya tengah mengalami krisis kepemimpinan informal. Hal ini bisa disimak dengan fakta-fakta meninggalnya banyak tokoh-tokoh senior dalam bidang agama (kyai, dll) yang terjadi di Magelang secara beruntun sebelum dan sesudah erupsi Merapi 2010 lalu. Celakanya, hal ini bertumbukan dengan dampak erupsi Merapi yang bisa disebut terbesar dalam abad ini.

Sehingga memang tampak sekali kegamangan masyarakat dan bahkan pemerintah daerah dalam menghadapi dan menyikapi berbagai dampak akibat letusan eksplosif Merapi yang puncaknya terjadi 5 November 2010 lalu.

Bahkan, dikalangan aktifis masyarakat sipil (baca LSM dan ormas) juga terjadi hal yang tidak jauh berbeda. Terjadi situasi mirip anak ayam yang kehilangan induknya. Bingung harus mengikuti siapa dan kemana akan melangkah. Ini memang wajar terjadi dimanapun – seperti halnya pasukan yang baru saja ditinggalkan sang jendral.

Namun, “pertempuran” tidak boleh berhenti hanya karena tidak adanya Sang Jendral ditengah-tengah pasukan. Harus ada yang maju menggantikannya, meski dia bukanlah Jendral sekalipun. Umumnya, para Jendral memang sudah mempersiapkan penggantinya jauh-jauh hari..dan itu sudah menjadi naluri seorang Jendral sejati. Hanya saja tidak semua Jendral dengan terang-terangan mengatakan pada ajudannya bahwa dia sedang dipersiapkan sebagai calon Jendral dimasa yang akan datang.

Akan tetapi, rencana manusia selalu saja tinggal rencana..Tuhan jualah yang menentukan. Ada kalanya sang Jendral belum menemukan calon yang akan dipersiapkan sebagai penggantinya namun keburu mangkat. Jika ini yang terjadi maka seharusnyalah para ajudan Jendral dan kolonel segera berembug untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Jendral yang baru.

Dan jika tidak ada perwira tinggi maupun menengah yang tersedia, maka Kopral-pun jadilah. Namun, harus juga disadari oleh semua orang bahwa dia hanyalah seorang KopJen (Kopral Jendral). Artinya, jangan juga kemudian disandangkan padanya beban dan harapan yang sama seperti terhadap pada Sang Jendral. Di sisi lain, Si KopJen ini juga harus segera menyesuaikan diri dengan tuntutan peran barunya. Jangan harap, meski sudah berbaju Jendral lantas akan memiliki kekuatan dan keahlian sama seperti pendahulunya.

Sekali lagi, Tak ada Jendral Kopral-pun jadi..! syaratnya kalau kita menyadari dan mau bersepakat !?

Seperti Menggembala Kucing…

Kalimat tersebut saya baca dari sebuah buku berjudul, “Communicate or Die” (ngeri dech…?!) karangan Thomas D. Sweifel seorang konsultan dari Swiss Consulting Group. Dia menggambarkan dengan sangat jelas tentang situasi dan kondisi masyarakat – khususnya dalam berbagai organisasi saat ini – baik sosial, bisnis maupun pemerintahan bahkan organisasi agama yang cenderung sedang mengalami tekanan dan “kesakitan luar biasa” akibat perubahan global yang tengah berlangsung sekarang ini.

Kebetulan juga saat ini saya pribadi tengah mencoba belajar kembali membangun hubungan dengan kucing. Ya, anda tidak salah membaca..yang saya maksudkan adalah soal memperlakukan kucing yang sesungguhnya – yang akhir-akhir ini tengah menjadi masalah bagi saya – setelah sekian lama saya “tidak lagi” menyukai kucing. Untuk cerita asal-muasalnya, silahkan anda baca tulisan saya yang ini !

Saya menjadi tertarik memperhatikan perilaku kucing, setelah membaca buku tersebut. Relasinya sangat jelas, karena dalam buku tersebut Thomas menyebutkan bahwa salah satu tantangan terbesar kepemimpinan abad ini adalah dalam hal cara memperlakukan anak buah, anggota atau siapapun yang kita pimpin – bahkan barangkali termasuk juga anak-anak di keluarga kita – dan kesuksesan kepemimpinan. Dia menyebut bahwa pemimpin – bisnis, sosial bahkan organisasi non bisnis lainnya – saat ini dianalogikan seperti menggembala kucing.

Secara cepat saya menyimpulkan bahwa hal itu tentu sangatlah tidak mudah. Jika yang dimaksud pemimpin itu seperti penggembala kambing..maka saya dengan bangga mungkin akan segera meng-klaim bahwa saya mampu! karena setidaknya saya punya pengalaman menggembala kambing (sebagaimana lazimnya anak-anak lain di kampung saya dulu). Tetapi begitu disebutkan pemimpin saat ini seperti penggembala kucing…maka lemaslah saya !??

Belum pernah saya punya pengalaman menggembalakan seekor, apalagi banyak kucing sekaligus – meski dulu pernah memelihara dan menyukai kucing. Tetapi begitulah yang disebut Thomas dan sayapun mengamini setelah merenungkan kembali apa yang saya baca dalam buku tersebut. Dan tentu saja dengan merefleksikan kembali pengalaman masa lalu memelihara kucing – sekaligus saya bandingkan dengan situasi saat ini – dimana saya disibukkan dengan perilaku kucing di rumah yang disenangi anak-anak sedangkan saya sendiri risih, disamping trauma masa lalu yang belum sepenuhnya hilang terhadap kucing.

Namun, pada akhirnya saya harus menyadari bahwa lingkungan masyarakat dan organisasi kita saat ini memang tengah menjadi seperti yang digambarkan oleh Thomas tersebut. Organisasi dimana-mana saat ini berisi “kucing-kucing” dan bukan lagi “kambing-kambing” yang menurut saja digiring kemana saja si penggembala menghendakinya.

Tetapi sekali lagi, mereka adalah kucing-kucing dan bukannya macan yang tangguh dan siap bertempur berebut daging segar. Artinya, mereka tidak atau belum sepenuhnya siap diberikan tanggung jawab sepenuhnya – tapi juga tidak mau lagi diatur layaknya kambing. Dan diantara kucing-kucing tersebut ada kucing rumahan yang jinak dan lucu (meski tetap saja sulit dipahami), tetapi ada juga kucing garong yang suka membuat gaduh dan suaranya bising.

Akhirnya, saya sendiri “terpaksa” harus memperhatikan dan mempelajari perilaku kucing (di rumah) agar dapat memperlakukannya dengan benar – sehingga tidak harus ribut dengan anak-anak yang suka bermain dengan kucing tersebut – dan saya bisa tetap hidup berdampingan dengan kucing tanpa harus menjadi frustasi – seperti dinukil oleh Thomas D. Sweifel dalam bukunya tersebut di atas.

Kepada para pemimpin dimanapun dan level apapun saya hanya bisa mengucapkan, “Selamat Menggembalakan Kucing !” ..dan semoga sukses.

Ya Sudah lah…

Ketika mimpimu yang begitu indah, tak pernah terwujud..ya sudahlah
Saat kau berlari mengejar anganmu, dan tak pernah sampai..ya sudahlah

Itulah sepenggal bait lagu yang dilantunkan oleh Bondan and Fade to Black. Awalnya saya tidak begitu peduli, dan bingung ketika banyak orang yang menyanyikannya. Bahkan anak saya yang berumur 4 (empat) tahun juga seringkali mendendangkannya.

Lama-kelamaan saya juga ikut menyukai lagu tersebut..terlebih setelah Pak Djalal (Tokoh dalam sinetron Para Pencari Tuhan) juga sempat menyayikan sebait lagu terebut. Namun, saya tidak begitu tahu kalau ternyata lagu yang awalnya tampak pesimis dan apatis tersebut ternyata diujungnya menyimpan sya’ir yang memotivasi kita untuk tetap bertahan dalam berbagai situasi.

Akhirnya saya menjadikan lagu tersebut sebagai ringtone di HP saya. Meski untuk menghapal syair-nya hingga saat ini belum juga bisa. Tapi yang jelas saya masih menyukai lagu tersebut sampai sekarang.

Janganlah kau bersedih, “cause everything gona be OK..”

Seperti peribahasa, Anak ayam mati di lumbung padi

Itulah penggalan kata-kata yang sering saya ucapkan kepada kawan dan orang yang bertanya, “Mengapa Indonesia jadi seperti ini? Mengapa Magelang jadi seperti itu? dan mengapa Cilacap jadinya seperti yang sedang berlangsung?”. Ini memang tak lepas dari berbagai situasi yang sudah dan terus berlangsung di negri ini berkaitan dengan sumber daya alam yang melimpah di negri yang digambarkan sebagai negri makmur yang jadi impian banyak penduduk bumi ini.

Peribahasa itu dengan tepat menggambarkan situasi negri yang melimpah dengan sumber daya alam ini — dimana secara kontras terlihat jika diperbandingkan dengan kondisi kemiskinan masyarakatnya. Sungguh sebuah ironi, tetapi ini sungguh-sungguh terjadi..!?

Dan yang lebih memprihatinkan dan memiriskan hati lagi adalah realita bahwa hal demikian, yang dulu hanya berlangsung dalam level tinggi (pemerintah pusat) namun dalam skala yang lebih sempit. Ironisnya sekarang justru terjadi di level yang lebih rendah dengan skala yang lebih luas. Hal ini terjadi di tataran propinsi, kabupaten dan bahkan desa. Eksploitasi sumber daya alam dengan pengabaian terhadap hak-hak umum dan keseimbangan alam serta lingkungan.

Rasanya tak perlu lagi saya menyampaikan berbagai data dan informasi serta analisis soal dampak lingkungan, ekonomi dan sosial yang timbul akibat praktek-praktek semacam itu. Urjensinya disini adalah, bagaimana kita menyadarkan segera masyarakat dan pemangku kebijakan lokal (pemda, pemdes) dan stakeholder pembangunan lainnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan lebih baik.

Dan di era demokratisasi dan otonomi daerah ini, hal yang demikian tidak lagi hanya bisa dipasrahkan pada pemerintah pusat dan daerah semata. Karena terbukti, gubernur dan bupati sudah tidak selalu menurut dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat–yang pada kenyataannya juga belum sepenuhnya bisa dianggap sebagai kebijakan yang bertanggung jawab. Ini memang bagian dari dampak ketidakefektifan demokrasi yang berjalan di negri ini.

Kesimpulannya, dibutuhkan dua pendekatan sekaligus yaitu advokasi kebijakan yang mendukung dan juga pemberdayaan (co-powerment bukan lagi empowerment) bagi pemerintah daerah, pemerintahan desa dan juga unsur masyarakat sipil lainnya, termasuk masyarakat itu sendiri. Atau dengan kata lain, dibutuhkan pendekatan kekuatan keras (hard power) dan kekuatan lunak (soft power). Apakah ini pekerjaan mudah? tentu saja tidak ada yang mengatakan demikian. Namun, dengan kesadaran tersebut, maka selayaknyalah jika semua pihak harus peduli, mengingat demikian besarnya tantangan tersebut.

Sebagai inspirasi kita bisa mencontoh dua negara yang tengah menjadi motor Asia, yaitu China dan India. Jika China menekankan pada penggunaan hard power, sebaliknya India justru lebih dominan menggunakan soft power. Dan kita juga bisa melihat hasilnya, dan yang lebih penting adalah belajar dari keduanya. Demokrasi India yang sangat menghargai hak individu dan ketegasan China dalam mengedepankan kepentingan kolektif.

Mestinya Indonesia bisa mengadopsi dan menggabungkan keduanya, seperti pengalaman para pendahulu kita yang mampu menggubah wayang yang notabene berasal dari India dan disisi lain memiliki budaya dagang yang ditularkan oleh China.

Kita adalah bangsa Indonesia, kita bukan India dan juga bukan China. Jatidiri inilah yang harus kita temukan kembali setelah sekian lama terjubur dalam hiruk-pikuk pembangunan orde baru dan euforia demokrasi era reformasi.

Masalah Para Pekerja Pengetahuan (Knowledge Worker)

Cukup lama saya tidak menyentuh blog ini, untuk sekedar meng-update tulisan yang niatnya akan saya bagikan kepada siapapun yang kebetulan lewat dan mampir di sini. Namun, lebih dari itu sebenarnya lebih untuk menyimpan ide dan lontaran pikiran agar tidak hilang begitu saja. Maklum, meski terkadang belajar untuk mencatat baik dalam memo maupun buku agenda – hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan pemikiran – namun seringkali catatan itu hanya hilang begitu saja entah kemana.

Inilah salah satu masalah yang menimpa para pekerja pengetahuan, yang menurut definisi umumnya disebut sebagai “pekerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan pikiran dan pengetahuan dibandingkan ketrampilan fisiknya”. Masalah lainnya tentu saja banyak..tapi yang paling menonjol adalah soal pengelolaan waktu (time management). Saya tak harus malu untuk mengakui bahwa kesulitan terbesar adalah mengatur waktu dan disiplin dengan berbagai aktifitas yang seringkali ternyata dihamburkan dengan tidak ada hasilnya.

Motivasi adalah penggerak utama manusia!…

Motivasi adalah penggerak utama manusia! Masalahnya hanya, tidak semua orang termotivasi hanya dengan kata-kata, yel-yel, ataupun contoh yang baik saja!? Itu sebabnya bagi masyarakat awam, tidak cukup dengan petuah bijak, mimpi-mimpi indah, peningkatan pengetahuan..tapi diperlukan juga bantuan yang bersifat materi untuk memotivasi.

Perubahan yang terlalu cepat ternyata ju…

Perubahan yang terlalu cepat ternyata juga membuat kalang-kabut semua pihak…!? Dan sepertinya ledakan pertumbuhan TI (teknologi Informasi) merupakan salah satunya..bahkan yang paling fenomenal hingga saat ini.

Apakah Mundurnya Sri Mulyani Berarti Kekalahan Agen Perubahan?

Minggu-minggu terakhir ini nama Sri Mulyani selalu menempati rating tinggi di media cetak maupun elektronik Nasional. Bahkan sebuah situs jejaring sosial (twitter) sempat mencatat topik tertinggi tentang Sri Mulyani – dan mundurnya dari Menkeu RI untuk menerima pinangan sebagai Managing Director Bank Dunia yang dikomandani oleh Robert Zoellich tersebut.

Di dalam negri nama Sri Mulyani mulai berkibar ketika bergabung dengan pemerintahan SBY pada KIB Jilid I dengan menduduki berbagai pos penting dalam perekonomian dan khususnya keuangan. Program reformasi birokrasi di departemen keuangan merupakan salah satu poin yang melambungkan namanya bahkan di dunia internasional – meski di dalam negri hanya sedikit orang yang mengapresiasi. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu tokoh wanita paling berpengaruh di Asia bahkan dunia oleh beberapa media dan lembaga asing.

Reformasi birokrasi memang tepat ketika dimulai dari sektor keuangan karena praktis sektor inilah yang menjadi sumber pendukung berjalannya berbagai aktivitas pemerintahan. Sehingga tidak salah jika reformasi birokrasi dimulai dari titik ini. Dan ditengari selama ini kebocoran keuangan negara dimulai dari hulunya yaitu Departemen Keuangan tersebut.

Prestasi lainnya yang dianggap mencorong adalah kemampuan Sri Mulyani membawa perekonomian Indonesia melewati kibasan krisis global yang bersumber dari krisis keuangan di Amerika akhir tahun 2008 lalu. Yaitu pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri Keuangan pada KIB I dan sekaligus menjabat sebagai ketua KSSK (Komite Stabilisasi Sektor Keuangan). Namun, justru prestasi ini pulalah yang membuahkan kasus yang menyeretnya kedalam situasi pertarungan politik di DPR melalui hak angket Pansus Century dan berujung pada proses hukum melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Masyarakat awam dan beberapa kalangan menganggap Sri Mulyani bersama Budiono (mantan Gubernur BI) yang sekarang menjabat Wapres sebagai perampok negara yang telah menghilangkan uang sebanyak 6,7 trilyun rupiah. Sebuah jumlah yang fantastis untuk ukuran orang pada umumnya – bahkan bagi keuangan negara sekalipun – meski sampai saat ini belum ada status hukum soal tindakan terkait uang tersebut. Tetapi masyarakat terlanjur dicekoki oleh pansus DPR dan para politisi serta dibombardir dengan berita-berita yang bombastis melalui media. Dan pada akhirnya Sri Mulyani (bersama Budiono) telah diadili oleh pers (trial by press) dan publik – tanpa bisa melakukan pembelaan sedikitpun.

Sebagai manusia normal tentu saja SM mengalami tekanan mental dan psikologis yang luar biasa semenjak bergulirnya kasus tersebut. Masih ditambah lagi dengan berbagai aksi demo mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang selalu menyudutkan dirinya dan menuntutnya untuk mundur dari jabatannya sebagai menkeu. Dan tawaran dari Bank Dunia (yang konon khabarnya sudah sejak setahun lalu) pada akhirnya melunturkan semangatnya untuk terus mengawal proses reformasi birokrasi di Indonesia melalui sektor keuangan – terlebih Presiden sendiri menyetujui pengunduran dirinya – sehingga lengkaplah sudah alasan untuk mengambil jabatan barunya yang berarti akan memberinya kekuasaan atas 70-an negara yang berada di bawah Bank Dunia.

Dalam konteks ke-Indonesia-an hal ini bisa disebut sebagai kekalahan agen perubahan, tetapi dalam konteks yang lebih besar hal ini akan membuka kesempatan untuk melakukan perubahan pada tataran yang lebih tinggi – khususnya dalam sektor keuangan – di level dunia. Sebuah langkah maju dari sudut profesionalisme dan isu perubahan. Hal ini juga bisa diartikan sebagai perubahan strategi.

Jika dahulu diharapkan – oleh sebagian masyarakat global – bahwa reformasi birokrasi akan membuat Indonesia lebih maju dan kuat sehingga akan lebih mempunyai posisi tawar yang menentukan dalam tataran global sebagai sebuah negara besar – maka dengan gagalnya langkah-langkah strategis secara internal tersebut justru membuka peluang baru bagi Indonesia untuk lebih berperan secara global dengan menempatkan wakilnya sebagai salah satu penentu kebijakan di lembaga keuangan global tersebut.

Ini jika kita menggunakan kaca mata geopolitik dan perubahan arah pembangunan ekonomi dunia di abad 21 ini. Hal ini juga sejalan dengan niat Bank Dunia untuk melakukan reformasi di tubuh lembaga keuangan dunia tersebut – yang selama ini kerap dituding sebagai alat negara maju saja. Namun, jika dilihat dari kaca mata politik lokal di Indonesia maka orang akan menganggap hal ini sebagai kekalahan agen perubahan (agen of change) melawan para birokrat korup, politisi kotor dan konglomerat hitam yang ingin mempertahankan status quo di negri ini melalui perangkat organisasi dan lembaga politik serta konstitusi dan hukum yang ditafsirkan secara sepihak.

Memang, dengan posisi barunya sebagai Managing Director World Bank Sri Mulyani tentu tidak bisa lepas dari tantangan dan hambatan politik (bahkan mungkin lebih besar) dalam pekerjaannya. Namun, SM memiliki modal kuat untuk menghadapi situasi geopolitik yang mengedepankan rasionalitas dengan bekal keilmuan dan kredibilitas yang dimilikinya. Hal yang bisa jadi lebih mudah – bagi seorang akademisi dan praktisi cerdas seperti beliau – jika dibandingkan menghadapi Pansus Bank Century di Indonesia lengkap dengan berbagai tekanan politis, psikologis dan emosionalnya.

Akhirnya saya pribadi berharap bahwa sang agen perubahan tersebut akan menemukan tempat dan tantangan yang tepat sesuai dengan potensi dan kompetensinya dan pada akhirnya akan berkontribusi terhadap perubahan dunia kearah kesejahteraan yang lebih baik. Dan orang Indonesia akan semakin terbuka matanya terhadap potensi-potensi internal yang ada serta bisa memberdayakannya untuk kemakmuran bangsa ini. Dan semoga saja Presiden segera menemukan orang yang ”tidak terlalu pintar” untuk mengisi pos yang ditinggalkan Sri Mulyani. Karena Indonesia saat ini memang bukan tempat yang tepat bagi orang yang terlalu pintar dan berpikiran terlalu maju.

Kepemimpinan Tanpa Etika

Akhir-akhir ini kita disuguhi berbagai pernyataan dan lontaran pendapat bahkan kecaman terhadap berbagai hal yang terjadi dalam pentas politik dan pemerintahan di negri ini serta di beberpa daerah di Indonesia. Dan tentu saja yang paling mendapatkan sorotan adalah Menteri Dalam Negri (Mendagri) KIB II yaitu Bapak Gamawan Fauzi serta beberapa “artis controversial” yang tengah mengikuti proses seleksi untuk mengikuti pilkada (pemilihan kepala daerah). Dan yang paling fenomenal tentu saja adalah pilkada Pacitan dengan hadirnya Jupe dan Sidoarjo dengan Maria Eva-nya.

Dalam beberapa kesempatan wawancara di televisi, Gamawan Fauzi dianggap sedang berusaha menjadi polisi moral dengan mengangkat perlunya standar moral untuk dimasukkan sebagai aturan seleksi calon pemimpin daerah. Dan sudah bisa diduga, Mendagri yang mantan Gubernur inipun menjadi bulan-bulanan para politisi dan juga sorotan pers serta media.

Yang paling menarik menurut saya adalah, pernyataan para poltisi yang menganggap bahwa moral adalah sesuatu yang sulit diukur – atau ada pernyataan lain yang menganggap bahwa hal itu akan mengebiri hak-hak politik individu. Tentu saja saya tidak mau terlibat dalam polemik tersebut, hanya saja saya tergelitik oleh sebuah buku lama yang pernah saya baca. Buku ini ditulis oleh Sheila Murray Bethel dengan judul Making a Difference. Buku ini diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul Mengubah Keadaan (Dua Belas Sifat Yang Menjadikan Anda Seorang Pemimpin Ulung) pada tahun 1994 oleh Binarupa Aksara.

Ya, buku tersebut memang mengupas tentang sifat kepemimpinan yang akan membawa perubahan. Dan yang menarik minat saya saat ini adalah pernyataan tentang salah satu sifat kepemimpinan ketiga yaitu: Seorang Pemimpin Mempunyai Etika Tinggi. Lantas apa hubungannya dengan Jupe atau Gamawan Fauzi? Atau soal standar moral yang diperdebatkan itu? Berikut saya kutipkan definisi keduanya, masih dari buku yang sama.

Moral: Filosofi pribadi didasarkan atas kemampuan memilih yang benar dari yang salah. Keyakinan kita tentang benar dan salah mempengaruhi pemikiran dan membentuk ciri karakter kita. Moral merupakan sebuah filosofi.

Etika: tolok ukur yang tinggi dari kejujuran dan kebenaran transaksi didasarkan atas moral kita. Etika merupakan serangkaian prinsip dasar yang diterapkan dalam hidup dan usaha. Bagaimana kita bertindak dan apa yang kita lakukan, metode berfungsinya, dan bagaimana cara menerapkan moral ke dalam perilaku etika kita. Etika merupakan penerapan.

Semakin kuat perilaku etika kita, kita akan menjadi pemimpin yang semakin baik dalam memimpin. Entah memimpin daerah, kabinet, organisasi, bisnis dan lain sebagainya. Ini adalah argumentasi idealnya. Lantas untuk menjawab pertanyaan cara mengukur moralitas, jawabannya jelas. Yang bisa diukur adalah implementasi dari nilai moral tersebut, yaitu etika. Artinya kita bisa saja mengukur dengan skala etika ketika akan melakukan seleksi calon pemimpin. Apakah ini berarti sebuah bentuk pengebirian terhadap hak poltik individu? Itu bukan soal yang perlu dijawab dalam konteks ini.

Ini adalah soal kepemimpinan, dan jika kita ingin memimpin kita perlu etika yang kuat berdasarkan dua alasan: pertama, untuk memandu diri kita sendiri dan kedua, memberikan contoh bagi yang lain. Dalam situasi ini saya jadi teringat Bill Clinton yang pernah menghadapi impeachment akibat skandal dengan Monica Lewinsky yang menggegerkan Amerika beberapa tahun lalu. Atau kisah tentang seorang Menteri di sebuah negara Eropa timur yang mengundurkan diri hanya gara-gara mengirim SMS (pesan singkat) tidak senonoh kepada seorang perempuan nakal. Dan seingat saya, krisis moneter tahun 1998 di Indonesia disebut-sebut sebagai akibat dari Moral Hazzard.

Jadi, masih pentingkah kita memperdebatkan ”perlunya” moral dan etika pemimpin? Daripada berusaha untuk menerapkan etika tinggi dalam berbagai ranah kepemimpinan, baik politik di tingkat lokal maupun nasional, bisnis, sosial, keagamaan ataupun dalam hal lainnya.